Lewati ke konten utama

Portal resmi Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) — Dinas PERKIMPLH Kabupaten Bengkayang.

Alamat: Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Sebalo, Kec. Bengkayang, Kalimantan Barat 79211

Jam layanan: Senin - Jumat, 07.30 - 16.00 WIB

Email: [email protected]

Darurat: 112 / 0852-5252-4737

Jelajahi

  • Beranda
  • Program
  • Kualitas Udara
  • Warta
  • Regulasi
  • Retribusi Persampahan
  • Neraca Sampah
  • Tentang

Layanan Warga

  • LAPOR
  • Lacak Laporan
  • WhatsApp Pengaduan (buka di tab baru)
  • Konsultasi Bank Sampah

Aplikasi Terkait

  • PRIMA · Retribusi Pelayanan Persampahan(buka di tab baru)
  • MBG · Manajemen BBM Government(buka di tab baru)
  • KDMP · Manajemen Pengadaan(buka di tab baru)
  • SPPG PersampahanSegera

© 2026 Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau • Dinas PERKIMPLH Kabupaten Bengkayang.

Data kualitas udara: stasiun pemantau KLHK; bila tidak tersedia, estimasi model CAMS yang ditandai jelas.

Panel Redaksi / Login
BerandaProgram
WartaRegulasi
BerandaProgramLAPORWarta
JDIH • Bidang Persampahan & RTH

Pusat Regulasi & Payung Hukum Daerah

Kumpulan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Surat Edaran, dan Petunjuk Teknis resmi sebagai landasan hukum pengelolaan persampahan, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), retribusi kebersihan, serta tata kelola Bank Sampah di Kabupaten Bengkayang.

8 Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)● Berlaku
Perda No. 1 Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan regulasi perubahan komprehensif terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta menyesuaikan dinamika perekonomian daerah. Pokok-pokok materi muatan regulasi ini meliputi: 1. Penyesuaian dan Penyempurnaan Tarif Retribusi Jasa Umum: Merevisi lampiran rincian struktur dan besaran tarif pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta retribusi jasa umum lainnya agar berkesesuaian dengan indeks biaya riil operasional armada dan kapasitas bayar masyarakat. 2. Optimalisasi Kanal Pembayaran Digital: Memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi secara nontunai melalui QRIS, virtual account perbankan, dan kerja sama kanal pembayaran mitra resmi pemerintah daerah (termasuk rencana integrasi penagihan retribusi dengan tagihan rekening PDAM Bengkayang Anugerah Tirta Mandiri). 3. Tata Kelola Penagihan dan Pengurangan Retribusi: Mengatur kewenangan diskresi Bupati dalam memberikan insentif fiskal daerah, pengurangan, keringanan, atau penundaan pembayaran retribusi bagi pelaku usaha mikro, fasilitas sosial, dan keluarga miskin ekstrem. 4. Integrasi Penatausahaan Pendapatan: Memantapkan sinkronisasi pendataan dan pemungutan antara Badan Pendapatan Daerah bersama dinas teknis operasional (Dinas PERKIMPLH untuk urusan persampahan dan kebersihan). STATUS HUKUM: BERLAKU sebagai hukum positif retribusi terbaru di Kabupaten Bengkayang. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1.

8,1 MB3
Unduh
Peraturan Bupati (Perbup)● Berlaku
Perbup No. 70 Tahun 2024

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dan diundangkan oleh Sekda Yustianus pada tanggal 6 Desember 2024 (Berita Daerah Kab. Bengkayang Tahun 2024 Nomor 70) sebagai regulasi operasional pelaksana Pasal 98 Perda No. 11/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Pokok-pokok materi muatan terkait operasional Bidang Persampahan & RTH (Pelayanan Persampahan/Kebersihan) meliputi:1. Pendaftaran dan Pendataan: Prosedur verifikasi faktual lapangan dan pendataan objek serta subjek/wajib retribusi menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi (Lampiran I).2. Penetapan dan Penagihan: Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), SKRD Jabatan, karcis, kupon, atau dokumen yang dipersamakan berbasis sistem komputerisasi, serta penagihan melalui Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).3. Pembayaran dan Penyetoran Kas Daerah: Ketentuan pembayaran melalui kanal perbankan/elektronik maupun petugas pemungut dinas teknis (Dinas PERKIMPLH), dengan kewajiban menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemungutan.4. Sanksi Administrasi dan Keringanan: Denda keterlambatan 1% (satu persen) per bulan (maksimal 24 bulan), tata cara penagihan seketika, prosedur pengajuan keberatan penetapan tarif, serta mekanisme pemberian pembebasan atau keringanan retribusi bagi golongan masyarakat tidak mampu.5. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi: Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi kebersihan diutamakan untuk mendanai langsung operasional dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan terkait (khususnya sarana/prasarana penanganan persampahan dan kebersihan kota).

7,6 MB5
Unduh
Peraturan Daerah (Perda)● Diubah
Perda No. 11 Tahun 2023

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan instrumen unifikasi regulasi penerimaan daerah yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pokok-pokok materi muatan terkait pengelolaan persampahan dan kebersihan publik meliputi: 1. Unifikasi Jenis PDRD: Menyatukan seluruh jenis pajak daerah (PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Opsen PKB & BBNKB) serta mengelompokkan retribusi menjadi 3 klasifikasi tunggal: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kebersihan: Pelayanan kebersihan dan persampahan ditetapkan sebagai bagian integral dari Retribusi Jasa Umum. Objek pelayanan meliputi pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, dan pemrosesan akhir di TPA sampah daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas PERKIMPLH). Pelayanan kebersihan jalan raya, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, dan fasilitas sosial milik pemerintah tetap bebas dari pungutan retribusi. 3. Asas Penetapan Tarif dan Digitalisasi: Menetapkan struktur tarif berlandaskan biaya penyediaan layanan, kemampuan masyarakat, dan prinsip keadilan sosial. Membuka landasan wajib modernisasi pembayaran nontunai (QRIS/VA perbankan) dan integrasi sistem penatausahaan pendapatan daerah. 4. Penegakan, Denda Keterlambatan, dan Insentif: Mengatur sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran retribusi, penagihan piutang kedaluwarsa, pembebasan/keringanan bagi warga rentan, serta ketentuan insentif pemungutan bagi petugas dinas terkait. 5. Ketentuan Pencabutan: Melalui Pasal 124, Perda ini mencabut 28 Perda lama termasuk Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. STATUS HUKUM: Berstatus DIUBAH. Materi tarif dan lampiran telah disesuaikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025.

2,1 MB3
Unduh
Peraturan Bupati (Perbup)● Berlaku
Perbup No. 69 Tahun 2022

Mekanisme Pengelolaan Sampah dengan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kabupaten Bengkayang

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Sampah dengan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kabupaten Bengkayang ditetapkan untuk meletakkan kepastian hukum dalam pembinaan, pemberdayaan, dan kemitraan pemerintah daerah dengan kelembagaan masyarakat tingkat akar rumput. Pokok-pokok materi muatan regulasi ini meliputi: 1. Pembentukan dan Pengesahan Kelompok: Mengatur kriteria, mekanisme pembentukan, dan legalisasi Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah (KMPS/KSM/Pengelola TPS3R/Bank Sampah) melalui surat keputusan kepala desa/lurah atau penetapan dari Kepala Dinas teknis (Dinas PERKIMPLH). 2. Hak dan Kewajiban Kelompok: Kelompok berhak mendapatkan bimbingan teknis, fasilitas sarana/prasarana pemilahan sampah, stimulus alat pencacah/pengolah, serta pengelolaan hasil penjualan produk sampah bernilai ekonomi (kompos, maggot, anorganik daur ulang); berkewajiban menjalankan operasional TPS3R dengan higienis, menjaga sanitasi lingkungan sekitar sarana, melakukan pencatatan tonase sampah, dan mengedukasi warga sekitar. 3. Tata Kerja Kemitraan Pemerintah dan Kelompok: Mengatur skema terkoordinasi pengangkutan residu (sampah sisa yang tidak dapat diolah kembali) oleh armada Dinas PERKIMPLH dari titik lokasi TPS3R/Bank Sampah menuju TPA Kabupaten. 4. Pembiayaan Mandiri dan Bantuan Sosial: Memberi payung hukum penarikan iuran swadaya warga bagi operasional kelompok serta alokasi hibah/bantuan sosial dari APBD maupun dana desa untuk pengadaan peralatan pendukung daur ulang. 5. Evaluasi dan Pembinaan: Pengawasan berkala setiap semester oleh Dinas PERKIMPLH atas kinerja lingkungan, aspek manajerial, dan keberlanjutan unit kelompok pengelola sampah.

149 KB2
Unduh
Peraturan Bupati (Perbup)● Berlaku
Perbup No. 58 Tahun 2020

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkayang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA)

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkayang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) merupakan panduan arah kebijakan, program strategis, dan target terukur pengelolaan sampah daerah periode 2020-2025. Pokok-pokok materi muatan regulasi ini meliputi: 1. Target Kinerja Pengelolaan Sampah Daerah: Menetapkan target agresif capaian daerah hingga tahun 2025, yaitu pengurangan timbulan sampah rumah tangga sebesar 30% dan penanganan sampah perkotaan sebesar 70% dari total timbulan sampah per hari di Kabupaten Bengkayang. 2. Strategi Pengurangan Sampah: Meliputi program pembatasan timbulan sampah bagi produsen kemasan, perhotelan, ritel, dan masyarakat; pendauran ulang sampah melalui pemberdayaan Bank Sampah Unit dan Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan; serta pemanfaatan kembali sampah menjadi bahan bernilai ekonomis dan energi alternatif. 3. Strategi Penanganan Sampah: Mewajibkan pemilahan sampah pada tingkat sumber; modernisasi armada pengangkutan berjadwal; rehabilitasi dan pengawasan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Magmagan; serta perbaikan sistem drainase dan kebersihan ruang perkotaan. 4. Pembagian Peran Lintas Sektor: Mengoordinasikan peran terpadu antara Dinas Lingkungan Hidup / PERKIMPLH, Bappeda, instansi vertikal, pemerintah desa, sektor swasta, dan organisasi lingkungan hidup. 5. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja: Menjadikan capaian target Jakstrada sebagai indikator kinerja utama daerah yang diverifikasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6,3 MB1
Unduh
Peraturan Daerah (Perda)● Berlaku
Perda No. 5 Tahun 2019

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kerangka yuridis komprehensif daerah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pokok-pokok materi muatan regulasi ini meliputi: 1. Perencanaan Lingkungan Hidup Daerah: Mandat penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten untuk periode 30 tahun serta integrasi instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam dokumen RTRW dan RPJMD. 2. Instrumen Pencegahan Pencemaran: Kewajiban pemenuhan persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) bagi seluruh usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di wilayah Kabupaten Bengkayang; penetapan baku mutu air sungai, udara ambien, dan baku kerusakan lahan. 3. Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3: Mengatur tata laksana pembuangan air limbah permukiman/usaha serta kewajiban izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi fasilitas industri, bengkel, dan fasilitas pelayanan medis/rumah sakit. 4. Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam: Melindungi sempadan sungai, kawasan tangkapan air, keanekaragaman hayati lokal, dan ruang terbuka penyangga ekologis. 5. Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Sanksi: Memberikan wewenang yustisial kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS untuk melakukan audit lingkungan, inspeksi lapangan, dan penegakan hukum. Memuat sanksi administratif berjenjang (teguran tertulis, paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan atau penutupan saluran limbah, pembekuan, hingga pencabutan izin) serta ancaman pidana dan ganti kerugian pencemaran lingkungan.

5,2 MB1
Unduh
Halaman 1 dari 2 (8 regulasi)
Konsultasi Hukum Lingkungan

Butuh Pendampingan Regulasi Bank Sampah Desa?

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang memfasilitasi pendampingan legalitas dan perdes (Peraturan Desa) persampahan untuk seluruh desa/kelurahan.

Konsultasi via WhatsApp