Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan regulasi perubahan komprehensif terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta menyesuaikan dinamika perekonomian daerah. Pokok-pokok materi muatan regulasi ini meliputi: 1. Penyesuaian dan Penyempurnaan Tarif Retribusi Jasa Umum: Merevisi lampiran rincian struktur dan besaran tarif pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta retribusi jasa umum lainnya agar berkesesuaian dengan indeks biaya riil operasional armada dan kapasitas bayar masyarakat. 2. Optimalisasi Kanal Pembayaran Digital: Memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi secara nontunai melalui QRIS, virtual account perbankan, dan kerja sama kanal pembayaran mitra resmi pemerintah daerah (termasuk rencana integrasi penagihan retribusi dengan tagihan rekening PDAM Bengkayang Anugerah Tirta Mandiri). 3. Tata Kelola Penagihan dan Pengurangan Retribusi: Mengatur kewenangan diskresi Bupati dalam memberikan insentif fiskal daerah, pengurangan, keringanan, atau penundaan pembayaran retribusi bagi pelaku usaha mikro, fasilitas sosial, dan keluarga miskin ekstrem. 4. Integrasi Penatausahaan Pendapatan: Memantapkan sinkronisasi pendataan dan pemungutan antara Badan Pendapatan Daerah bersama dinas teknis operasional (Dinas PERKIMPLH untuk urusan persampahan dan kebersihan). STATUS HUKUM: BERLAKU sebagai hukum positif retribusi terbaru di Kabupaten Bengkayang. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1.